Logo web

KLASIFIKASI NASKAH DINAS

KODEKETERANGAN
PEG.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG KEPEGAWAIAN
PEG.10.1PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
PEG.10.2PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
PEG.10.3PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAN ELEKTRONIK
PEG.10.4PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN FISIK
PEG.11.1FORMASI, PENGADAAN DAN PASCA DIKLAT
PEG.11.2KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
PEG.11.3GAJI DAN TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
PEG.11.4KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN ASN
PEG.11.5LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEGAWAI
PEG.11.6SANGGAHAN TERHADAP PERMASALAHAN TENAGA HONORER
PEG.11.7PENILAIAN INDEKS NSPK MANAJEMEN ASN
PEG.12.1CUTI SAKIT, CUTI BERSALIN, CUTI TAHUNAN
PEG.12.2CUTI ALASAN PENTING
PEG.12.3CUTI BESAR DAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
PEG.12.4DOKUMENTASI IDENTITAS PEGAWAI
PEG.12.5DAFTAR URUT KEPANGKATAN
PEG.12.6PENGURUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA, MUTASI GAJI/TUNJANGAN
PEG.12.6PENGURUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA, MUTASI GAJI/TUNJANGAN
PEG.13.1LAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI
PEG.13.10
REKAM MEDIS PEGAWAI (MEDICAL RECORD)
PEG.13.11
PENGUSULAN TUNJANGAN KINERJA
PEG.13.12
PENGUSULAN TUNJANGAN JABATAN
PEG.13.2LAYANAN ASURANSI PEGAWAI/BPJS
PEG.13.3LAYANAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEG.13.4LAYANAN BANTUAN SOSIAL
PEG.13.5LAYANAN PAKAIAN DINAS
PEG.13.6LAYANAN PEGAWAI YANG MENINGGAL KARENA DINAS
PEG.13.7PEMBERIAN TALI KASIH
PEG.13.8PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN TANDA JASA
PEG.13.8PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN TANDA JASA
PEG.13.9LAYANAN OLAHRAGA DAN REKREASI
PEG.14.1PERSONAL FILE PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEG.14.2PERSONAL FILE PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEG.14.3PERSONAL FILE PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA YANG DISETARAKAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI
PEG.14.4PERSONAL FILE APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERJASA/TERLIBAT DALAM PERISTIWA BERSKALA NASIONAL
PEG.15.1PENILAIAN KOMPETENSI
PEG.15.2HASIL PENILAIAN KOMPETENSI
PEG.2.1PERENCANAAN SISTEM MERIT
PEG.2.2PERENCANAAN DAN PENETAPAN FORMASI PEGAWAI
PEG.2.2PERENCANAAN DAN PENETAPAN FORMASI PEGAWAI
PEG.2.3PENGADAAN PEGAWAI
PEG.2.4PENETAPAN PENGANGKATAN PEGAWAI
PEG.3.1PROMOSI ROTASI DAN DEMOSI
PEG.3.2ALIH TUGAS JABATAN
PEG.3.3KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN
PEG.3.4PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEG.3.5PENINJAUAN MASA KERJA
PEG.3.6PENETAPAN PERUBAHAN DATA DASAR/STATUS/ KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI
PEG.4.1PENYUSUNAN POLA KARIR
PEG.4.2USULAN TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR/ DIKLAT/KURSUS/MAGANG/UJIAN DINAS/PRAKTEK KERJA DI INSTANSI LAIN/PERTUKARAN ANTAR ASN DENGAN PEGAWAI SWASTA
PEG.4.3USULAN PENYESUAIAN IJAZAH
PEG.4.4PENGELOLAAN TALENT POOL
PEG.4.5SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PEG.4.6SELEKSI 4 KRITERIA
PEG.5.1SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PEG.5.2PENGELOLAAN DATABASE DAN ANALISIS SISTEM INFORMASI KINERJA PEGAWAI ASN
PEG.5.3HASIL EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENILAIAN KINERJA DAN STANDAR KINERJA JABATAN PEGAWAI ASN
PEG.6.1KODE ETIK PEGAWAI
PEG.6.2DISIPLIN PEGAWAI
PEG.6.3PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PEG.6.4 PENSIUN ASN
PEG.6.5PENSIUN PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA
PEG.7.1PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PEGAWAI
PEG.8.1PERTIMBANGAN STATUS KEPEGAWAIAN
PEG.8.2PERTIMBANGAN KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN
PEG.8.3PENYELESAIAN PENGELOLAAN KEBERATAN PEGAWAI
PEG.8.4PERSELISIHAN/SENGKETA KEPEGAWAIAN
PEG.9.1PENYUSUNAN REGULASI JABATAN FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PEG.9.2PELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL
PEG.9.3PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL
PEG.9.3PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL
PEG.9.4INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
PEG.9.4INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
PEG.9.5KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL
PEG.9.6PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PEG.9.7PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
KUM.1.1UNDANG UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG
KUM.1.2PERATURAN PEMERINTAH
KUM.1.3PERATURAN PRESIDEN
KUM.1.4KEPUTUSAN PRESIDEN
KUM.1.5INSTRUKSI PRESIDEN
KUM.2.1PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUM.2.10
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KUM.2.2KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUM.2.3INSTRUKSI/SURAT EDARAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUM.2.4KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN
KUM.2.5INSTRUKSI/SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN
KUM.2.6KEPUTUSAN PEJABAT SETINGKAT ESELON II
KUM.2.7INSTRUKSI/SURAT EDARAN PEJABAT SETINGKAT ESELON II
KUM.2.8KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (BALAI BESAR)
KUM.2.9KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (BALAI)
KUM.3.1NOTA KESEPAHAMAN/NOTA KESEPAKATAN/MOU/ KONTRAK/PERJANJIAN KERJASAMA DALAM NEGERI
KUM.3.2NOTA KESEPAHAMAN/NOTA KESEPAKATAN/MOU/ KONTRAK/PERJANJIAN KERJASAMA LUAR NEGERI
KUM.4.1 PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PIDANA
KUM.4.2PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERDATA
KUM.4.3SENGKETA TATA USAHA NEGARA
KUM.4.4ADVOKASI GUGATAN KIP
KUM.4.5UJI MATERI UNDANG UNDANG
KUM.4.6UJI MATERI NON UNDANG UNDANG
KUM.4.7TELAAH HUKUM PERMASALAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUM.5.1PENGEMBANGAN APLIKASI JDIH DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN DALAM WEBSITE
KUM.5.2PENCETAKAN BUKU PERATURAN UNDANG UNDANG
KUM.5.3PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM
KUM.5.4PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA JDIH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUM.6.1PELANGGARAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
KUM.6.2 PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUM.6.3PELANGGARAN KESUSILAAN
REN.1.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI
REN.2.1 PENYUSUNAN RENCANA MAKRO
REN.2.10
FASILITASI DAN KOORDINASI PENGARUS UTAMAAN GENDER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REN.2.11
FASILITASI DAN KOORDINASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REN.2.2MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN/MUSRENBANG
REN.2.3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
REN.2.4 PROGRAM KERJA TAHUNAN LEMBAGA
REN.2.5 PROGRAM KERJA TAHUNAN UNIT KERJA
REN.2.6 PROGRAM KERJA TAHUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
REN.2.7 PENETAPAN/KONTRAK KINERJA OLEH PIMPINAN UNIT KERJA
REN.2.8 PENETAPAN/KONTRAK KINERJA OLEH KETUA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/INSTANSI
REN.2.9 PENYUSUNAN RENCANA KERJASAMA DALAM NEGERI
REN.3.1 LAPORAN BERKALA
REN.3.2 LAPORAN BERKALA TAHUNAN
REN.3.3 LAPORAN INSIDENTAL
REN.3.4 EVALUASI PROGRAM UNIT KERJA
REN.3.5 EVALUASI PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
REN.3.6 EVALUASI PROGRAM LEMBAGA/INSTANSI
REN.3.7 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
REN.3.8 KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
REN.3.9 PEMANTAUAN, EVALUASI, PENILAIAN DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
REN.4.1 PENYUSUNAN ANGGARAN KEMENTERIAN
REN.4.10
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
REN.4.11
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA), PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) DAN REVISINYA
REN.4.12
USULAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN (RUU APBN-P)
REN.4.13
NOTULEN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA-PERUBAHAN (APBN-P) OLEH PEMERINTAH DAN DPR
REN.4.14
NOTULEN RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA-PERUBAHAN (APBN-P)
REN.4.15
UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA- PERUBAHAN (UU APBN-P)
REN.4.16
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA-PERUBAHAN
REN.4.17
PERENCANAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
REN.4.18
AKSI STRATEGIS NASIONAL
REN.4.19
PENYUSUNAN BAHAN RAPAT DPR RI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REN.4.2 KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN KETUA BAPPENAS MENGENAI PAGU INDIKATIF/PAGU ANGGARAN
REN.4.20
PENGELOLAAN DANA TRANSFER DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REN.4.3 KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH (MENTERI KEUANGAN) DAN dpr MENGENAI PAGU DEFINITIF PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
REN.4.4 RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA
REN.4.5 KEBIJAKAN UMUM, RENCANA STRATEGIS, STRATEGI DAN PRIORITAS
REN.4.6 RENCANA ANGGARAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (RAKIP) DAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
REN.4.7 RANCANGAN ANGGARAN SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH
REN.4.8 PENYAMPAIAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) KEPADA DPR-RI
REN.4.9UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
KAP.1.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PERLENGKAPAN
KAP.2.1 DATA KEBUTUHAN BMN
KAP.2.2 ANALISA DATA BMN
KAP.2.3 RENCANA KEBUTUHAN BMN
KAP.3.1 KONSULTASI DAN KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA
KAP.3.10
DOKUMEN PENGADAAN SARANA LAINNYA
KAP.3.2 PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KAP.3.3 PEMBINAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KAP.3.4 PENDAMPINGAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA
KAP.3.5 PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA
KAP.3.6 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA
KAP.3.7 PERAWATAN DAN PENANGANAN GANGGUAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA
KAP.3.8 MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA
KAP.3.9 DOKUMEN PENGADAAN SARANA FISIK, KENDARAAN DINAS
KAP.4.1 PENGGUNAAN BMN
KAP.4.2 PEMANFAATAN BMN
KAP.5.1 INVENTARISASI BMN
KAP.5.2 LAPORAN BMN
KAP.5.3 LAPORAN BMN TAHUNAN
KAP.5.4 PERSEDIAAN BMN
KAP.6.1 PENJUALAN BMN
KAP.6.2 TUKAR MENUKAR BMN
KAP.6.3 HIBAH BMN
KAP.6.4 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT
KAP.6.3 HIBAH BMN
KAP.6.4 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT
KAP.6.5 PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMN
KAP.7.1PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RMN
DAS.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
DAS.2.1BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PETA DALAM RANGKA ONE MAP POLICY
DAS.2.10PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEBERLANJUTAN SUMBER AIR (MAINTAINING AND ENHANCING WATER YIELD THROUGH LAND AND FOREST REHABILITATION/MEWLAFOR)
DAS.2.2BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN BASELINE/ KARAKTERITIK DAS
DAS.2.3PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAS.2.4UPDATING PETA LAHAN KRITIS
DAS.2.5PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAS.2.6SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAS.2.7PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI LINTAS NEGARA
DAS.2.8MASTER PLAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI IBU KOTA NEGARA
DAS.2.9PEMANTAUAN KINERJA DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAS.3.1RENCANA STRATEGIS PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DAS.3.10EKSPOR DAN IMPOR BENIH DAN BIBIT
DAS.3.11PENGAWASAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT
DAS.3.12LAPORAN DATA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PERSEMAIAN PERMANEN/PUSAT PERSEMAIAN
DAS.3.13PENYUSUNAN NSPK BIDANG PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT
DAS.3.14LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT
DAS.3.15PENYUSUNAN NSPK BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN PENGELOLAAN SUMBER BENIH
DAS.3.16FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA PERBENIHAN
DAS.3.17PENETAPAN PENGADA DAN PENGEDAR BENIH ATAU BIBIT
DAS.3.18PEMBINAAN PENGEMBANGAN USAHA DAN PENGELOLAAN SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN
DAS.3.19PENGEMBANGAN JEJARING KERJA PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DAS.3.2RENCANA TAHUNAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT
DAS.3.20PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI USAHA PERBENIHAN TANAMAN
DAS.3.21PEMBANGUNANAN SUMBER BENIH UNGGUL
DAS.3.22PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER BENIH
DAS.3.23SERTIFIKASI SUMBER BENIH
DAS.3.24
PENYUSUNAN PETA ZONA BENIH
DAS.3.25PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN
DAS.3.3RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT
DAS.3.4RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT PERSEMAIAN
DAS.3.5RENCANA PEMBANGUNAN KEGIATAN PERBENIHAN (KEBUN BIBIT RAKYAT, KEBUN BIBIT DESA)
DAS.3.6DATA DASAR DAN INFORMASI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DAS.3.7PEMBINAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DAS.3.8SERTIFIKASI MUTU BIBIT DAN MUTU BENIH TANAMAN HUTAN
DAS.3.9TATA USAHA BENIH DAN BIBIT
DAS.4.1PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS REHABILITASI HUTAN
DAS.4.10
REKAM JEJAK PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DAS.4.11BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGHIJAUAN
DAS.4.11BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGHIJAUAN
DAS.4.12
BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN, KHUSUSNYA REHABILITASI LAHAN
DAS.4.13SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN OLEH LEMBAGA LEGISLATIF
DAS.4.2PENYUSUNAN RENCANA KERJA REHABILITASI HUTAN
DAS.4.3PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DAS.4.4FOREST PROGRAMME IV-WATERSHED MAMASA/SULAWESI
DAS.4.5PENYUSUNAN BAHAN RENOPS FOLU NET SINK 2030 BIDANG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DAS.4.6BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN IBU KOTA NEGARA
DAS.4.7PELAPORAN KEGIATAN RHL KEPADA KSP/LEMBAGA LEGISLATIF
DAS.4.8PEMANTAUAN DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REHABILITASI HUTAN
DAS.4.9BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI REBOISASI
DAS.5.1PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI KONSERVASI
DAS.5.1PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI KONSERVASI TANAH DAN AIR
DAS.5.2FOREST PROGRAMME II
DAS.5.3PENYUSUNAN BAHAN RENOPS FOLU NET SINK 2030 BIDANG KONSERVASI TANAH DAN AIR
DAS.5.4BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI BIDANG KONSERVASI TANAH DAN AIR
DAS.5.5PELAPORAN KEGIATAN BIDANG KONSERVASI TANAH DAN AIR KEPADA KSP/LEMBAGA LEGISLATIF
DAS.5.6PEMANTAUAN DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KONSERVASI TANAH DAN AIR
DAS.6.1BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI BIDANG REKLAMASI DAN REHABILITASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
DAS.6.2PENYIAPAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PERENCANAAN REKLAMASI DAN REHABILITASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
DAS.6.3EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG REKLAMASI DAN REHABILITASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
DAS.6.5PELAPORAN BIDANG TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN AIR
DAS.7.1PENYUSUNAN PETA DAERAH TANGKAPAN AIR DANAU
DAS.7.10PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN PEDOMAN REHABILITASI MANGROVE
DAS.7.11PEMUTAKHIRAN PETA MANGROVE NASIONAL
DAS.7.12PENGUATAN KELOMPOK KERJA DAN FORUM PEDULI MANGROVE
DAS.7.13BIMBINGAN TEKNIS DAN PEMANTAUAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE
DAS.7.14
PENYUSUNAN DAN PENYEBARLUASAN DATA INFORMASI REHABILITASI MANGROVE
DAS.7.15SUPERVISI REHABILITASI MANGROVE
DAS.7.16EVALUASI DAN PELAPORAN REHABILITASI MANGROVE
DAS.7.2PEMANTAUAN RENCANA PENGELOLAAN DANAU
DAS.7.3INVENTARISASI DAN PENILAIAN KERUSAKAN DANAU
DAS.7.4PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN MATA AIR DAN AIR TANAH
DAS.7.5IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KERUSAKAN SEMPADAN SUNGAI
DAS.7.6PENGEMBANGAN KERJASAMA TEKNIS REHABILITASI PERAIRAN DARAT
DAS.7.7BIMBINGAN TEKNIS REHABILITASI PERAIRAN DARAT
DAS.7.8SUPERVISI REHABILITASI PERAIRAN DARAT
DAS.7.9EVALUASI DAN PELAPORAN REHABILITASI PERAIRAN DARAT
DTN.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DTN.2.1PENGELOLAAN BASIS DATA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DTN.2.2ANALISIS DATA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DTN.2.3VALIDASI KUALITAS DATA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIN.2.2ANALISIS DATA LINGKUNGAN HIDUP DAN ILMU TANANN
DTN.2.3VALIDASI KUALITAS DATA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DTN.3.1PENGELOLAAN INFORMASI
DTN.3.2PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
DTN.3.3PENGELOLAAN MUSEUM
DTN.4.1PENGEMBANGAN APLIKASI
DTN.4.2PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DTN.4.3PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI
DTN.4.4PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
GKM.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.2.1PENANGANAN PENGADUAN
GKM.2.2DATA PENGAWASAN PENAATAN
GKM.2.3PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAATAN
GKM.2.4PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
GKM.2.5ANALISIS PROGRESS DAN PENGAWASAN PENAATAN SANKSI ADMINISTRASI
GKM.2.6PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRASI
GKM.2.7PEMBERATAN SANKSI HUKUM
GKM.3.1PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN EVALUASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN
GKM.3.10
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TINDAKAN TERTENTU (PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP)
GKM.3.11FASILITASI PENYELESAIAN KERUGIAN MASYARAKAT SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
GKM.3.12
PENERIMAAN BERKAS PERKARA SENGKETA PENGADILAN
GKM.3.13PENELAAHAN PERKARA
GKM.3.14
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
GKM.3.15PENUNJUKAN AHLI DAN PERHITUNGAN KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP
GKM.3.16
PENETAPAN SURAT KUASA KHUSUS (SKKH) DAN SURAT TUGAS SIDANG
GKM.3.17
PENYUSUNAN GUGATAN
GKM.3.18
PENERIMAAN DOKUMEN GUGATAN PENYUSUNAN SURAT
GKM.3.19
PENDAFTARAN GUGATAN
GKM.3.2PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN EVALUASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
GKM.3.20
PELAKSANAAN PERSIDANGAN
GKM.3.21
PENERIMAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
GKM.3.22
UPAYA HUKUM (BANDING)
GKM.3.23
PENERIMAAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
GKM.3.24
PENYUSUNAN DOKUMEN MEMORI/KONTRA MEMORI KASASI
GKM.3.25
PENERIMAAN PUTUSAN KASASI
GKM.3.26
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN (PENINJAUAN KEMBALI)
GKM.3.27
PELAKSANAAN ISI PUTUSAN/EKSEKUSI
GKM.3.3PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
GKM.3.4 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN
GKM.3.5PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN, PENUNJUKAN AHLI PERHITUNGAN KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP
GKM.3.6PENGHITUNGAN KERUGIAN LH DAN/ATAU KERUGIAN MASYARAKAT
GKM.3.7PELAKSANAAN NEGOSIASI/FASILITASI/MEDIASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
GKM.3.8PENANDATANGANAN DOKUMEN KESEPAKATAN
GKM.3.9PENAGIHAN PNBP HASIL KESEPAKATAN
GKM.4.1PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PPLHK)
GKM.4.10
PENYUSUNAN RENCANA OPERASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.4.11
SINKRONISASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN SATUAN TUGAS OPERASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.4.2PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI (PULDASI)
GKM.4.3OPERASI INTELIJEN
GKM.4.2PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI (PULDASI)
GKM.4.3OPERASI INTELIJEN
GKM.4.4OPERASI PENGAMANAN KAWASAN HUTAN
GKM.4.5OPERASI PENGAMANAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
GKM.4.6DUKUNGAN OPERASI PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR KAWASAN HUTAN
GKM.4.7PENCEGAHAN KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.4.8PENYELIDIKAN INTELIJEN
GKM.4.9PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEBELUM OPERASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.5.1PENELAAHAN DAN PENERIMAAN LAPORAN KEJADIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.5.2PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.5.3PEMBUATAN SPRINDIK DAN SPDP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.5.4PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.5.4PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.5.4PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.5.5PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
GKM.5.4PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GKM.5.5PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
WAS.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PENGAWASAN
WAS.2.1PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL
WAS.2.2AUDIT DANA DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN/DANA ALOKASI KHUSUS
WAS.2.3PELAKSANAAN UJI NILAI DOKUMEN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
WAS.2.4PENGELOLAAN DATABASE PENGAWASAN
WAS.3.1PENGADUAN MASYARAKAT
WAS.3.2PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
WAS.4.1NILAI IMPLEMENTASI SAKIP
WAS.4.2NILAI MATURITAS SPIP
WAS.4.3PERJANJIAN KINERJA PIMPINAN
WAS.4.4PENERAPAN SNI ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
SDM.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SDM.2.1MANAJEMEN DATA SISTEM INFORMASI PENYULUHAN
SDM.2.10
PENYALURAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH
SDM.2.2PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN
SDM.2.3PENGEMBANGAN MATERI PENYULUHAN
SDM.2.4PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH KEHUTANAN PNS/ PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT (PKSM)
SDM.2.5PENERBITAN KARTU REGISTRASI PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT
SDM.2.6FASILITASI KELOMPOK TANI HUTAN MENUJU KELOMPOK TANI HUTAN MANDIRI
SDM.2.7FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA
SDM.2.8FASILITASI PENGEMBANGAN WANAWIYATA WIDYAKARYA
SDM.2.9LOMBA DAN APRESIASI WANALESTARI
SDM.3.1PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.3.10
PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.3.11PENETAPAN REKOMENDASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.3.12
PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN JANGKA PENDEK
SDM.3.13MONITORING PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.3.14
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN TENAGA KERJA
SDM.3.15PENETAPAN FORMASI KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (FORMASI REKRUTMEN TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN)
SDM.3.16
REKRUTMEN TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN
SDM.3.17
PENETAPAN DAFTAR NAMA CALON TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN
SDM.3.18
MONITORING DAN EVALUASI BAKTI RIMBAWAN
SDM.3.2PENETAPAN REKOMENDASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.3.3PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN JANGKA PENDEK
SDM.3.4MONITORING PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.3.5MONITORING DAN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
SDM.3.6SOSIALISASI UJI DAN PRA ASESSMENT
SDM.3.7PENYUSUNAN MATERI UJI KOMPETENSI
SDM.3.8LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI
SDM.3.9PENYUSUNAN RENCANA UJI SERTIFIKASI/KOMPETENSI
SDM.4.1PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA LHK
SDM.5.1PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN (PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS, PANDUAN) PEMBINAAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN PADA SEKOLAH DAN KOMUNITAS/LEMBAGA MASYARAKAT
SDM.5.10
PENDAMPINGAN/ FASILITASI/ PENYULUHAN WIRAUSAHA KREATIF LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.5.11MONITORING DAN EVALUASI WIRAUSAHA KREATIF LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.5.12
KEMITRAAN/KERJASAMA WIRAUSAHA KREATIF LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.5.2PEMBINAAN PERILAKU PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN PADA SEKOLAH DAN KOMUNITAS/LEMBAGA MASYARAKAT
SDM.5.3PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN KADER LINGKUNGAN
SDM.5.4 PENDAMPINGAN/ FASILITASI/ PENYULUHAN
SDM.5.5PEMBERIAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA
SDM.5.6MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
SDM.5.7KEMITRAAN/KERJASAMA PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.5.8PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN (PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS, PANDUAN) PEMBINAAN WIRAUSAHA KREATIF LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SDM.5.9PEMBINAAN JIWA WIRAUSAHA KREATIF DI BIDANG LINGKUNGAN
SET.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG KESEKRETARIATAN, RUMAH TANGGA DAN KEARSIPAN
SET.2.1PENGELOLAAN KEAMANAN
SET.2.2PEMELIHARAAN GEDUNG DAN TAMAN
SET.2.3PENGELOLAAN RUMAH DINAS PIMPINAN
SET.2.4PENGELOLAAN TRANSPORTASI
SET.2.5PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SET.3.1PENCIPTAAN ARSIP
SET.3.10PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
SET.3.11PEMBINAAN KEARSIPAN
SET.3.2LAYANAN PENGGUNAAN ARSIP
SET.3.3PEMELIHARAAN ARSIP
SET.3.4ALIH MEDIA ARSIP
SET.3.5PROGRAM ARSIP VITAL
SET.3.6AUTENTIKASI ARSIP DINAMIS
SET.3.7PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF
SET.3.8PEMUSNAHAN ARSIP YANG TIDAK BERNILAI GUNA
SET.3.9PENYERAHAN ARSIP STATIS
SET.4.1PELAYANAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI
SET.4.2PELAYANAN SEKRETARIS JENDERAL
SET.4.3PELAYANAN STAF AHLI MENTERI, STAF KHUSUS MENTERI DAN UNSUR PIMPINAN LAINNYA
SET.4.4KEPROTOKOLAN
SET.5.1PELAYANAN KESEHATAN
SET.5.2PELAYANAN AMBULANCE
SET.5.3PELAYANAN ANTAR JENAZAH
SET.5.4DONOR DARAH
STI.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STI.2.1PERENCANAAN STANDAR INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
STI.2.2PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
STI.2.3PENYELENGGARAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
STI.2.4SISTEM PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN RUJUKAN NASIONAL
STI.2.5MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP
STI.3.1PERENCANAAN STANDAR INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
STI.3.2PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
STI.3.3PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KEHUTANAN
STI.3.4MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN
STI.4.1PERENCANAAN STANDAR INSTRUMEN KUALITAS KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM
STI.4.2PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR INSTRUMEN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM BERSIFAT WAJIB
STI.4.3PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR INSTRUMEN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM BERSIFAT SUKARELA
STI.4.4MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR INSTRUMEN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM
STI.5.1DESAIN FASILITASI STANDAR INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM
STI.5.2PENYELENGGARAAN SKEMA PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM
STI.5.3PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM
STI.5.4PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM
STI.6.1PELAKSANAAN VALIDASI PERUMUSAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP
STI.6.2PELAKSANAAN VALIDASI PERUMUSAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN
STI.7.1PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STI.7.2PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PHL.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PHL.2.1PERENCANAAN LUAS ARAHAN PEMANFAATAN DI HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
PHL.2.2PELAYANAN PENGESAHAN PETA TATA HUTAN
PHL.2.3PELAYANAN PENGESAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN
PHL.2.4PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN
PHL.2.5SUPERVISI PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN
PHL.2.6EVALUASI PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN
PHL.2.7PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN
PHL.2.8FASILITASI DAN PEMBINAAN KESATUAN PEMOLAAN HUTAN (KPH)
PHL.3.1PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
PHL.3.2PEMBINAAN TEKNIS BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN
PHL.3.3SUPERVISI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN
PHL.3.4EVALUASI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN
PHL.4.1PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
PHL.4.2FASILITASI PENGEMBANGAN MULTIUSAHA BAGI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
PHL.4.3PEMBINAAN TEKNIS KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
PHL.4.4SUPERVISI KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
PHL.4.5EVALUASI KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
PHL.4.6PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
PHL.5.1FASILITASI PEMBINAAN TERTIB IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
PHL.5.2PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
PHL.5.3PELAYANAN IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
PHL.5.4PEMBINAAN TEKNIS IURAN DAN PENATAAN HASIL HUTAN
PHL.5.5SUPERVISI IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
PHL.5.6EVALUASI IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
PHL.6.1PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN SKALA USAHA BESAR
PHL.6.2FASILITASI DAN PEMBINAAN PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN SKALA USAHA KECIL DAN MENENGAH
PHL.6.3PEMBINAAN TEKNIS PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
PHL.6.4SUPERVISI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
PHL.6.5EVALUASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
PHL.6.6PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN
PHL.6.7PELAYANAN NOTIFIKASI EKSPOR DAN IMPOR HASIL HUTAN
PHL.6.8PEMBINAAN SERTIFIKASI SVLK UMKM KEHUTANAN
PHL.6.9FASILITASI SERTIFIKASI SVLK UMKM KEHUTANAN
PKL.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
PKL.2.1INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
PKL.2.10LAYANAN PENILAIAN KINERJA INDUSTRI DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
PKL.2.11PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN AIR LIMBAH INDUSTRI KONTINYU (SPARING)
PKL.2.12PELAYANAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
PKL.2.13TINDAK LANJUT PENGADUAN PENCEMARAN AIR
PKL.2.2PENYEDIAAN DATA KUALITAS AIR MANUAL
PKL.2.3PENYEDIAAN ALAT PEMANTAUAN KUALITAS AIR OTOMATIS (ONLIMO)
PKL.2.4PERAWATAN ALAT PEMANTAUAN KUALITAS AIR KONTINYU (ONLIMO)
PKL.2.5PEMBANGUNAN INSTALASI AIR LIMBAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI
PKL.2.6PEMBANGUNAN INSTALASI AIR LIMBAH
PKL.2.7PEMANTAUAN EFFLUENT IPAL, IPLT, DAN LEACHEAT TPA
PKL.2.8PERENCANAAN, PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR
PKL.3.1INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)
PKL.3.10PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI KONTINYU (SISPEK)
PKL.3.11PELAYANAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PKL.3.12TINDAK LANJUT PENGADUAN PENCEMARAN UDARA
PKL.3.2PENYEDIAAN DATA KUALITAS UDARA MANUAL OTOMATIS (AQMS)
PKL.3.5PROGRAM LANGIT BIRU (PLB)
PKL.3.6INFRASTRUKTUR HIJAU (IH)
PKL.3.7LAYANAN PENILAIAN KINERJA INDUSTRI DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PKL.3.8LAYANAN PENILAIAN KINERJA INDUSTRI DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PKL.3.9PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN DATA INDUSTRI SECARA ONLINE (SIMPEL)
PKL.4.1INVENTARISASI KARAKTERISTIK EKOSISTEM GAMBUT SKALA 1:50.000 PADA KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT
PKL.4.2PENETAPAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT SKALA 1:50.000 PADA KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT
PKL.4.3INVENTARISASI KARAKTERISTIK EKOSISTEM GAMBUT SKALA 1:50.000 PADA AREA KONSESI
PKL.4.4PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT (RPPEG)
PKL.4.5PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT AREAL KONSESI
PKL.4.6PROGRAM DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT
PKL.5.1PERENCANAAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN
PKL.5.2PENGENDALIAN SUMBER KERUSAKAN LAHAN
PKL.5.3LAYANAN PENILAIAN KINERJA INDUSTRI DALAM PENGENDALIAN SUMBER KERUSAKAN LAHAN
PKL.5.4PELAYANAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN
PKL.5.5TINDAK LANJUT PENGADUAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN
PKL.6.1PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT
PKL.6.2PENGENDALIAN SUMBER PENCEMAR DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT
PLA.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
PLA.2.1PENELAAHAN RENCANA LOKASI KLASTER INVENTARISASI HUTAN NASIONAL
PLA.2.10PERJANJIAN BERBAGI DATA
PLA.2.11PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PLA.2.12PENGEMBANGAN SIGAP
PLA.2.13KEBIJAKAN SATU PETA
PLA.2.14INVENTARISASI HUTAN
PLA.2.15PEMETAAN DAN DOKUMENTASI TEMATIK KEHUTANAN
PLA.2.2POTENSI SUMBER DAYA HUTAN NASIONAL
PLA.2.3PENYUSUNAN PERATURAN BIDANG INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
PLA.2.4 PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA HUTAN
PLA.2.5REKALKULASI PENUTUPAN LAHAN INDONESIA
PLA.2.6DEFORESTASI INDONESIA
PLA.2.7PENELAAHAN PETA TEMATIK KEHUTANAN
PLA.2.8PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
PLA.2.9LAYANAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PLA.3.1RENCANA KEHUTANAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
PLA.3.2PENGENDALIAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
PLA.3.3RENCANA KAWASAN HUTAN
PLA.3.4PEMBENTUKAN WILAYAH DAN ALOKASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN
PLA.3.5INFORMASI SPASIAL DAN DOKUMENTASI
PLA.4.1PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PLA.4.2PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
PLA.5.1DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
PLA.5.2KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PLA.6.1PENGEMBANGAN SISTEM KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PLA.6.2PENERAPAN SISTEM KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PLB.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PLB.2.1FASILITASI DAN PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA UNTUK MEMENUHI TARGET PENGURANGAN KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH
PLB.2.2PEMBINAAN DAN FASILITASI BANK SAMPAH
PLB.2.3FASILITASI PENERAPAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) UNTUK PENGURANGAN SAMPAH
PLB.3.1PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK
PLB.3.2PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI
PLB.4.1PERJANJIAN INTERNASIONAL BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PLB.4.2PELAKSANAAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.4.3PENDATAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.4.4PELAYANAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.4.5PELAPORAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.4.6IDENTIFIKASI BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.4.7FASILITAS PENGHAPUSAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.5.1PENETAPAN DAN NOTIFIKASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.5.2EVALUASI DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.5.3PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.6.1SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.6.10BIMBINGAN TEKNIS PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.6.2PELAKSANAAN GELADI KEDARURATAN
PLB.6.3PENYUSUNAN KAJI CEPAT KEDARURATAN
PLB.6.4PELAKSANAAN PENANGGULANGAN
PLB.6.5PETA SEBARAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.6.6PENYUSUNAN DELINIASI, PENETAPAN STATUS PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN, PENYUSUNAN RPFLH NON INSTITUSI, DAN PENGABSAHAN RPFLH INSTITUSI
PLB.6.7PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN BIMTEK PENETAPAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.6.8PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN
PLB.6.9PENGABSAHAN DOKUMEN SURAT STATUS PENYELESAIAN LAHAN TERKONTAMINASI
PPE.1.1INVENTARISASI PERENCANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
PPE.1.2ANALISIS DATA DAN INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
PPE.1.3SINKRONISASI PERENCANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
PPE.1.4FASILITASI INTEGRASI PERENCANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
PPE.2.1FASILITASI PENGENDALIAN PENCEMARAN WILAYAH EKOREGION
PPE.2.2FASILITASI PENGENDALIAN KERUSAKAN WILAYAH EKOREGION
PPE.2.3FASILITASI PENGELOLAN SAMPAH WILAYAH EKOREGION
PPE.2.4FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN WILAYAH EKOREGION
PPE.3.1EVALUASI PENERAPAN PENGENDALIAN PENCEMARAN WILAYAH EKOREGION
PPE.3.2EVALUASI PENERAPAN PENGENDALIAN KERUSAKAN WILAYAH EKOREGION
PPE.3.3EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH EKOREGION
PPE.3.4EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PPE.3.5EVALUASI DAMPAK PEMBANGUNAN WILAYAH EKOREGION
PPI.10.1BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI SUMBER DAYA PENDANAAN, PENINGKATAN KAPASITAS DAN TEKNOLOGI RENDAH KARBON DAN FASILITASI PERUNDINGAN PERUBAHAN IKLIM
PPI.10.2PERUNDINGAN PENDANAAN DAN PERUBAHAN IKLIM UNITED NATIONS FRAMEWORK ON CONVENTION CLIMATE CHANGE (UNFCCC) COP
PPI.10.3MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN FASILITASI PERUNDINGAN PERUBAHAN IKLIM
PPI.10.4BIMBINGAN TEKNIS SAINS DAN TEKNOLOGI RENDAH KARBON
PPI.10.5MONITORING DAN EVALUASI SAINS TEKNOLOGI RENDAH KARBON
PPI.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
PPI.11.1PATROLI RUTIN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PPI.11.10PERHITUNGAN LUAS AREAL TERBAKAR
PPI.11.11RAPAT KOORDINASI KERJASAMA INTERNASIONAL
PPI.11.2PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PEDULI API
PPI.11.3PENGEMBANGAN SISTEM KEMITRAAN
PPI.11.4PELAKSANAAN KAMPANYE PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PPI.11.5OPERASI TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA (TMC)
PPI.11.6MEMBUAT SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PPI.11.7INTEGRASI SISTEM CCTV THERMAL CAMERA DENGAN SIPONGI
PPI.11.8PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DETEKSI DINI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PPI.11.9POSKO PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PPI.2.1PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS) DAN SISTEM INFORMASI SAFEGUARD (SIS) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+), ENHANCED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (NDC), FOREST AND NATURE CONSERVATION (FNC) DAN BIENNIAL UPDATE REPORT (BUR) 4
PPI.2.2PELAKSANAAN MITIGASI DAN REDD+, KOORDINASI DAN SIKRONISASI MITIGASI DAN REDD+, EVALUASI DAN PELAPORAN MITIGASI DAN REDD+
PPI.2.3PENYUSUNAN DOKUMEN FOREST AND NATURE CONSERVATION DAN BIENNIAL UPDATE REPORT 4
PPI.2.4PELAKSANAAN MITIGASI DAN REDD+
PPI.2.5PENYIAPAN KOORDINASI DAN SIKRONISASI MITIGASI DAN REDD+
PPI.2.6PEMBERIAN BIMTEK DAN SUPERVISI BIDANG MITIGASI DAN REDD+
PPI.2.7PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN MITIGASI DAN REDD+
PPI.3.1PELAKSANAAN MITIGASI DAN PENGHAPUSAN BAHAN PERUSAK OZON (BPO)
PPI.3.2PENYIAPAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI MITIGASI DAN PENGHAPUSAN BAHAN PERUSAK OZON
PPI.3.3PEMBERIAN BIMTEK DAN SUPERVISI BIDANG MITIGASI DAN PENGHAPUSAN BAHAN PERUSAK OZON
PPI.3.4PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG MITIGASI DAN PENGHAPUSAN BAHAN PERUSAK OZON
PPI.4.1PENGEMBANGAN PERANGKAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
PPI.5.1PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN VERIFIKASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
PPI.5.2PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN VERIFIKASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
PPI.6.1PELAKSANAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
PPI.7.1PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REGISTRI PENURUNAN EMISI NASIONAL BERBASIS LAHAN
PPI.7.2PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REGISTRI PENURUNAN EMISI NASIONAL BERBASIS NON LAHAN
PPI.7.3PENGUATAN SISTEM REGISTRASI NASIONAL
PPI.7.4DISEMINASI DAN SOSIALISASI SISTEM REGISTRASI NASIONAL
PPI.8.1DUKUNGAN SUMBER DAYA PERUBAHAN IKLIM
PPI.9.1PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN TEKNOLOGI RENDAH KARBON
PPI.9.2PEMBERIAN BIMTEK DAN SUPERVISI BIDANG PENDANAAN DAN PERUBAHAN IKLIM
PPI.9.3MONITORING DAN EVALUASI SKEMA PEMBIAYAAN SKEMA INSENTIF DAN PENGEMBANGAN JEJARING
PSL.10.1BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
PSL.10.2EVALUASI DAN PELAPORAN KELEMBAGAAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
PSL.10.3PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KELEMBAGAAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
PSL.10.4PENETAPAN KELAS KELEMBAGAAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
PSL.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
PSL.11.1BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI KEWIRAUSAHAAN PERHUTANAN SOSIAL
PSL.11.2PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN KUALITAS PRODUK KEWIRAUSAHAAN PERHUTANAN SOSIAL
PSL.11.3PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN PERHUTANAN SOSIAL
PSL.11.4EVALUASI DAN PELAPORAN KEWIRAUSAHAAN PERHUTANAN SOSIAL
PSL.12.1PENGEMBANGAN KOMUNITAS MITRA LINGKUNGAN HIDUP
PSL.12.2PENGEMBANGAN KEPANDUAN MITRA LINGKUNGAN HIDUP
PSL.12.3PENGEMBANGAN KEPELOPORAN MITRA LINGKUNGAN HIDUP
PSL.12.4PENGEMBANGAN JEJARING KAUKUS DAN ORGANISASI MASYARAKAT MITRA LINGKUNGAN HIDUP
PSL.12.5PENGEMBANGAN KANAL KOMUNIKASI MITRA LINGKUNGAN HIDUP
PSL.13.1INVENTARISASI DATA PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL
PSL.13.2PENETAPAN PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL
PSL.13.3PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL
PSL.14.1SOSIALISASI PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PSL.14.2PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PSL.14.3PEMBERIAN APRESIASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PSL.14.4MONITORING/SUPERVISI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PSL.14.5EVALUASI DAN PELAPORAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PSL.2.1PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYIAPAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL
PSL.2.2PELAKSANAAN PENYIAPAN PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL
PSL.3.1PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI HUTAN KEMASYARAKATAN
PSL.3.2PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PSL.3.3EVALUASI PELAKSANAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PSL.4.1PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI HUTAN TANAMAN RAKYAT
PSL.4.2PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT
PSL.4.3EVALUASI PELAKSANAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT
PSL.5.1PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI HUTAN DESA
PSL.5.2PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN DESA
PSL.5.3EVALUASI PELAKSANAAN HUTAN DESA
PSL.6.1PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI KEMITRAAN KEHUTANAN
PSL.6.2PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEMITRAAN KEHUTANAN
PSL.6.3EVALUASI PELAKSANAAN KEMITRAAN KEHUTANAN
PSL.7.1 PENYUSUNAN PERENCANAAN TARGET HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK
PSL.7.2PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGADUAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT
PSL.7.3PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK TENURIAL, HUTAN HAK, HUTAN ADAT DAN KEARIFAN LOKAL
PSL.7.4PENYIAPAN BAHAN PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN PENETAPAN HUTAN ADAT SERTA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL
PSL.7.5BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENETAPAN HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK, PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL, SERTA PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DALAM KAWASAN HUTAN
PSL.7.6PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN KONFLIK TENURIAL, HUTAN HAK, HUTAN ADAT DAN KEARIFAN LOKAL
PSL.8.1FASILITASI PENETAPAN HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK
PSL.8.2IDENTIFIKASI, VALIDASI DAN VERIFIKASI TEKNIS USULAN PENETAPAN HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK
PSL.8.3PENYUSUNAN PETA HUTAN ADAT DAN WILAYAH INDIKATIF HUTAN ADAT
PSL.8.4PENETAPAN HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK
PSL.8.5PEMBERIAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK
PSL.8.6FASILITASI PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
PSL.9.1PENELAAHAN PENGADUAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
PSL.9.2SUPERVISI IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
PSL.9.3SUPERVISI ASESMEN/PEMETAAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
PSL.9.4ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT
PSL.9.5FASILITASI PENANGANAN KONFLIK TENURIAL
OTL.10.1LABORATORIUM INOVASI
OTL.10.2KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
OTL.10.3PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
OTL.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG ORGANISASI TATA LAKSANA
OTL.11.1FASILITASI REFORMASI BIROKRASI
OTL.2.1PENYUSUNAN PROSES BISNIS
OTL.3.1EVALUASI PENATAAN ORGANISASI
OTL.4.1PENGUSULAN NOMENKLATUR JABATAN ADMINISTRASI
OTL.5.1ANALISIS JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
OTL.6.1PENYUSUNAN PETA JABATAN
OTL.7.1PENYUSUNAN TATA HUBUNGAN KERJA
OTL.8.1EVALUASI KELAS JABATAN
OTL.9.1PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR/INDEKS KINERJA
KEU.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG KEUANGAN
KEU.2.1DOKUMEN REALISASI PENDAPATAN
KEU.2.10PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEU.2.11DOKUMEN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PIUTANG NEGARA
KEU.2.12PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
KEU.2.13PENGURUSAN USULAN PENGGUNAAN ANGGARAN SUMBER DANA PNBP
KEU.2.2LAPORAN INVESTASI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEU.2.3DOKUMEN PEMBAYARAN KEUANGAN
KEU.2.4DOKUMEN TATA USAHA ANGGARAN
KEU.2.5DAFTAR GAJI/TUNJANGAN/LEMBUR/HONORARIUM
KEU.2.6BUKTI SETOR IURAN/KONTRIBUSI PEMERINTAH RI KEPADA BADAN/ORGANISASI INTERNASIONAL
KEU.2.7DOKUMEN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KEU.2.8DOKUMEN PEMBAYARAN HUTANG NEGARA
KEU.2.9DOKUMEN AKUNTANSI KEUANGAN
KEU.3.1MANUAL IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
KEU.3.2KEBIJAKAN AKUNTANSI
KEU.3.3PENGELOLAAN DATA KOMPUTER DAN BERITA ACARA REKONSILIASI
KEU.3.4LAPORAN REALISASI APBN
KEU.4.1REPORT/LAPORAN BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI
KEU.4.2LAPORAN HUTANG NEGARA
KEU.4.3KETENTUAN/PERATURAN YANG MENYANGKUT PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
KEU.5.1PENGELOLA APBN
KEU.6.1LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEU.6.2HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN INTERNAL
KEU.6.3LAPORAN APARAT PEMERIKSA FUNGSIONAL
KEU.6.4DOKUMEN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
KEU.7.1LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
KEU.7.2PENGURUSAN USULAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEU.7.3USULAN DAN PENETAPAN TARGET PENERIMAAN NEGARA
KKL.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS SARANA PRASARANA PENGELOLAAN HUTAN
KKL.1.2PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN HUTAN
KKL.1.3PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN HUTAN
KKL.1.4EVALUASI PENERAPAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN HUTAN
KKL.2.1PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS SARANA PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
KKL.2.2PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
KKL.2.3PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
KKL.2.4EVALUASI PENERAPAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
KLN.1.1HUBUNGAN DAN KERJASAMA BILATERAL
KLN.1.2HUBUNGAN DAN KERJASAMA INTRA KAWASAN
KLN.1.3HUBUNGAN DAN KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL, BADAN PBB, DAN FORUM MULTILATERAL LAINNYA
KLN.1.4HUBUNGAN DAN KERJASAMA ORMAS ASING DAN ENTITAS ASING NON PEMERINTAH LAINNYA
KLN.2.1PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KLN.2.2PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KLN.2.3MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN INTERNASIONAL
KLN.3.1KUNJUNGAN DELEGASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM FORUM INTERNASIONAL
KLN.3.2FASILITASI LAYANAN TENAGA ASING
KLN.3.3FASILITASI LAYANAN KERJA SAMA
KLN.3.4FASILITASI LAYANAN DATA INFORMASI KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN LAINNYA
KSA.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KSA.2.1INVENTARISASI POTENSI DAN PERPETAAN
KSA.2.2PEMOLAAN KAWASAN KONSERVASI
KSA.2.3PENATAAN KAWASAN KONSERVASI
KSA.2.4PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
KSA.2.5KERJASAMA PENGUATAN FUNGSI DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
KSA.2.6KERJASAMA PEMBANGUNAN STRATEGIS
KSA.3.1PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN KONSERVASI
KSA.3.2PENGENDALIAN KEBAKARAN DI KAWASAN KONSERVASI
KSA.3.3PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN KONSERVASI
KSA.3.4PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN
KSA.3.5EVALUASI KESESUAIAN FUNGSI
KSA.3.6PENERAPAN KONVENSI BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
KSA.3.7BINA CINTA ALAM
KSA.3.8PEMBINAAN DAERAH PENYANGGA
KSA.3.9FASILITASI KEMITRAAN KONSERVASI
KSA.4.1PENGAWETAN SPESIES DAN GENETIK
KSA.4.2PEMANFAATAN SPESIES DAN GENETIK
KSA.5.1 PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI
KSA.5.2PROMOSI DAN PEMASARAN WISATA ALAM
KSA.5.4PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR PADA KAWASAN KONSERVASI
KSA.5.5PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI PADA KAWASAN KONSERVASI
KSA.5.6PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KARBON PADA KAWASAN KONSERVASI DAN JASA LINGKUNGAN LAINNYA
KSA.6.1PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI POTENSI KEHATI TINGGI DI LUAR KAWASAN KONSERVASI
KSA.6.2PENYEDIAAN DATA INFORMASI SPASIAL DAN NON SPASIAL PEMULIHAN EKOSISTEM KSDA, KPA, TB DAN KEE
KSA.6.4PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN BASAH, TAMAN KEHATI, KARST, KORIDOR HIDUPAN LIAR, DAN AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI
KSA.6.5PENINGKATAN EFEKTIVITAS KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
KSA.6.6PENERAPAN KONVENSI RAMSAR
KSA.6.7PEMBINAAN PENGELOLAAN KEHATI TINGGI DI DAERAH DI LUAR KSA DAN TB
KSA.6.8PERENCANAAN PEMULIHAN EKOSISTEM KSA, KPA, TB DAN KEE
KSA.6.9PELAKSANAAN PERENCANAAN EKOSISTEM KSA, KPA, TB DAN KEE
KST.1.1PELAKSANAAN KOORDINASI/HARMONISASI/SINERGITAS KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK PEREKONOMIAN DAN INVESTASI
KST.1.2PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK PEREKONOMIAN DAN INVESTASI
KST.1.3PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS STRATEGIS ASPEK PEREKONOMIAN DAN INVESTASI
KST.1.4PELAKSANAAN EVALUASI DAN SUPERVISI KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAN INVESTASI
KST.2.1PELAKSANAAN KOORDINASI/HARMONISASI/SINERGITAS KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KST.2.2PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KST.2.3PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS STRATEGIS ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KST.2.4PELAKSANAAN EVALUASI DAN SUPERVISI KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KST.3.1PELAKSANAAN KOORDINASI/HARMONISASI/SINERGITAS KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
KST.3.2PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
KST.3.3PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS STRATEGIS ASPEK POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
KST.3.4PELAKSANAAN EVALUASI DAN SUPERVISI KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
KST.4.1PELAKSANAAN KOORDINASI/HARMONISASI/SINERGITAS KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK KEMARITIMAN DAN AGENDA GLOBAL
KST.4.2PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK KEMARITIMAN DAN AGENDA GLOBAL
KST.4.3PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS STRATEGIS ASPEK KEMARITIMAN DAN AGENDA GLOBAL
KST.4.4PELAKSANAAN EVALUASI DAN SUPERVISI KEBIJAKAN STRATEGIS ASPEK KEMARITIMAN DAN AGENDA GLOBAL
HMS.1.1PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN NSPK BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
HMS.2.1PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI
HMS.2.10
WAWANCARA MEDIA MASSA
HMS.2.11
PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK
HMS.2.12
PENERBITAN MAJALAH, BULETIN, KORAN DAN JURNAL
HMS.2.2PENGELOLAAN PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI
HMS.2.3SIARAN PERS/KONFERENSI PERS/PRESS RELEASE PADA MEDIA MASSA OLEH MENTERI DAN WAKIL MENTERI
HMS.2.4PENGELOLAAN FOTO DAN VIDEO KEGIATAN MENTERI/WAKIL MENTERI
HMS.2.5PENYUSUNAN BAHAN MEDIA SOSIAL
HMS.2.6MONITORING DAN ANALISIS BERITA
HMS.2.7BROSUR/LEAFLET/POSTER/PLAKAT/FLYER
HMS.2.8PENGUMUMAN/PEMBERITAAN
HMS.2.9KUNJUNGAN WARTAWAN/PELIPUTAN MEDIA MASSA
HMS.3.1PEMBINAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
HMS.3.2ARSIP PEMBINAAN SOSIALISASI, PENINGKATAN, PENGUATAN SIMPUL
HMS.3.3PENGUMPULAN BAHAN DAN MATERI INFORMASI PUBLIK
HMS.3.4PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
HMS.3.5PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
HMS.3.6PENGKLASIFIKASIAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)/DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
HMS.3.7UJI KONSEKUENSI DAN PENANGANAN SENGKETA
HMS.3.8MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK INTERNAL
HMS.3.9MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
HMS.4.1DOKUMENTASI/LIPUTAN KEGIATAN DINAS PIMPINAN
HMS.5.1PAMERAN/SAYEMBARA/LOMBA, FESTIVAL, PEMBUATAN SPANDUK DAN IKLAN
HMS.6.1UCAPAN TERIMA KASIH, UCAPAN SELAMAT, BELA SUNGKAWA, PERMOHONAN MAAF
HMS.7.1PIDATO/SAMBUTAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
HMS.7.2PIDATO/SAMBUTAN PIMPINAN ESELON I/II
HMS.8.1DENGAR PENDAPAT/HEARING DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
HMS.8.2HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH (KEMENTERIAN/LEMBAGA)
HMS.8.3HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH (PEMDA DAN DPRD)
HMS.8.4FORUM KEHUMASAN (BAKOHUMAS/PERHUMAS)
HMS.8.5HUBUNGAN LEMBAGA NON PEMERINTAH (ORGANISASI SOSIAL/LSM)
HMS.8.6HUBUNGAN LEMBAGA NON PEMERINTAH (MASYARAKAT/ORMAS)
HMS.8.7HUBUNGAN LEMBAGA NON PEMERINTAH (PERGURUAN TINGGI/SEKOLAH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.